Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan agar setiap lembaga pemerintah memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam setiap tahapan kegiatan pembangunannya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Tujuannya agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan berpartisipasi serta memiliki kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ataupun mempersempit kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan.

Meskipun kebijakan ini telah ditetapkan sejak tahun 2000 namun hingga sekarang masih banyak ditemui perencanaan program yang belum responsif gender. Bertolak dari kondisi tersebut maka diadakanlah sebuah diaolog interaktif untuk mencari titik temu yang digagas oleh DP3AP2KB, antara pemerintah daerah (Provinsi Kepri) diwakili Wakil Gubernur Kepri, H. Isdianto, S.Sos, M.Si, lembaga masyarakat (LAM) diwakili Ketua LAM, Abdul Razak dan lembaga Legislatif (Komisi IV DPRD Kepri) diwakili Ibu Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd, dengan maksud untuk membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya KKG, baik pada tataran kehidupan sehari-hari, lingkup keluarga, lingkup masyarakat, hingga pada tataran penyusunan kebijakan yang responsif gender. Kegiatan ini dilakukan Kamis, 19 Juli 2018 di CK Hotel Tanjungpinang dan dipublikasikan melalui Ficom TV Tanjungpinang untuk selanjutnya disiarkan kembali, agar masyarakat tidak hanya ditanjungpinang saja yang dapat menambah wawasan melainkan juga dibeberapa Kabupaten/Kota lainnya di Kepri.