Sebagaimana diketahui, isu perempuan dan anak adalah cross cutting issues dan melebur disetiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perempuan dan anak tentunya dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah Provinsi hingga ke masyarakat, baik di perkotaan maupun di desa/kelurahan.

Penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran daerah dalam menjawab tantangan dan permasalahan perempuan dan anak. Salah satu tantangan terbesar yang menjadi fokus perhatian adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mulai KDRT, hingga kejahatan seksual yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Setidaknya merilis data yang ada seperti dari catatan Komnas Perempuan, setiap 1 jam ada 28 perempuan mengalami kekerasan. Kemudian Berdasarkan data dari Sistem Online DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau (Simfoni PPA dan Cek Dare Kepri), terdapat 248 kasus terhadap anak terjadi sepanjang tahun 2017 di provinsi Kepri, yakni 95 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 47 kasus pencurian, 37 kasus kekerasan fisik, dan sisanya kasus penelantaran dan trafficking terhadap anak. Sedangkan jika dipersentasekan, kasus kekerasan seksual terhadap anak mendominasi kasus kekerasan yang diterima anak, sekitar 38% dari kasus yang terjadi merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Diantara kasus-kasus tersebut telah ditangani dan mendapat pelayanan di P2TP2A, PPA dan KPPAD baik tingkat Provinsi Kepri maupun tingkat kabupaten kota.

Menjawab permasalahan ini, DP3AP2KB Provinsi Kepri terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring koordinasi antar Kabupaten/Kota hingga ke level desa/kelurahan untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Satgas Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak tingkat desa, khususnya untuk Desa Sungai Raya Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, pada tanggal 24 Oktober s/d 25 Oktober 2018 di Dabo Singkep. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga kelak menjadi contoh bagi desa desa lainnya di Provinsi Kepri ini yakni desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perlindungan tidak hanya diberikan khusus bagi kaum perempuan, namun juga anak-anak. Satgas (Satuan Tugas) telah yang dirancang DP3AP2KB Provinsi Kepri ini bekerjasama dengan Polsek yang akan langsung mengamati dan mendeteksi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di lingkungan masyarakat. “Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak iini telah dibentuk melalui SK Lurah dalam dalam Rapat Koordinasi Masyarakat setempat, Fokus pertama kita arahkan kepada 30 orang, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan Fasilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sendiri telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Dengan adanya produk hukum ini ditambah SK Lurah nantinya, tentu memperkuat kerja Satgas untuk terus memberikan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga kekerasan yang terjadi ditingkat desa/kelurahan dapat dicegah, minimal laporan dan penanganan dapat cepat ditindak lanjuti. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dabo Singkep Kabupaten Lingga tersebut langsung dibuka oleh Asisten II Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lingga, yang dilanjutkan dengan pembacaan laporan kegiatan sekaligus mewakili Kepala Dinas DP3AP2KB Kepri yaitu oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB Kepri ; Ahmad Husaini Sihr, S.Sos. Untuk Kepri telah terbentuk 31 desa/kelurahan serta penguatan desa bebas kekerasan dan di Kepri telah 25 Desa dan Kelurahan yang telah ditetapkan.(Jerry)