Dalam pemenuhan hak Kesehatan Anak, Provinsi Kepri sudah menerbitkan Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi. Perda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sudah mengatur perlindungan hak anak dalam kandungan, Perlindungan Anak bagi Balita dan Remaja. Perlindungan Anak dalam kandungan pada pasal 10 Perda No. 7 Tahun 2010 berupa penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan, penyediaan makanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil, pelayanan proses melahirkan yang cepat dan tepat.

Indikator penting dalam mengukur pemenuhan hak anak dalam kandungan adalah Angka Kematian bayi (AKB). Jumlah Kematian Bayi pada tahun 2016 sebesar 326 kematian dari 44.705 Kelahiran Hidup, angka tersebut menurun pada tahun berikutnya menjadi 317 kasus kematian bayi dari 43.135 Kelahiran Hidup. Perlindungan bagi anak balita diatur pada pasal 11 Perda Nomor 7 tahun 2010, yang meliputi pemberian ASI yang sempurna, pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar lengkap, pelayanan program tumbuh kembang anak, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, dan penyediaan ruang khusus menyusui di tempat-tempat tertentu.

Salah satu indikator kesehatan dalam pemenuhan hak kesehatan balita adalah angka Kematian Balita (AKABA). Akaba di Provinsi Kepri juga mengalami penurunan dari 377 kasus pada tahun 2016, menjadi 348 Kasus di tahun 2018. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Angka Kematian Ibu di Provinsi Kepri tahun 2016 sebesar 109,6, meningkat di tahun 2017 menjadi 127,5. Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2016 sebesar 99,67%, meningkat sedikit pada tahun 2017 sebesar 99,68%.

Salah satu kebijakan dalam pemenuhan hak kesehatan ini adalah menyediakan pelayanan ramah anak di puskesmas, sehingga anak mendapatkan pelayanan yang memadai, terpenuhi hak anak atas kesehatannya, sehingga meningkatkan jumlah anak yang sehat dan menurunkan permasalahan kesehatan pada anak. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah :

1. Jumlah Puskesmas Ramah Anak di Provinsi Kepulauan Riau saat ini sebanyak 18 puskesmas dari total 85 Puskesmas di Provinsi Kepri.

2. Masih Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih KHA.

Pemenuhan Hak Anak dibidang kesehatan merupakan salah satu klaster dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Seperti yang sama-sama kita ketahui, 5 dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri pada Tahun 2018 sudah mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak, 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga mendapatkan Peringkat Pratama, dan 2 (dua) Kab/Kota, yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan mendapatkan penghargaan peringkat madya.

Pada penilaian mandiri di Klaster III Kesehatan dasar dan kesejahteraan terdapat 6 indikator : Indikator Persentase Persalinan difasilitas pelayanan kesehatan dan indikator prevalensi gizi balita sudah menggembirakan, namun Indikator cakupan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) masih perlu ditingkatkan. Indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak, dimana 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas belum mengembangkan Puskesmas Ramah Anak. Indikator persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak sudah cukup menggembirakan dan Indikator terakhir yaitu tersedianya kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi dan sponsor rokok masih perlu mendapat perhatian.

Kegiatan Pelatihan Pelayanan Puskesmas Ramah Anak ini dilaksanakan di Tanjungpinang pada tanggal 19 dan 20 September 2018, kerjasama Kementerian PPPA RI dengan DP3AP2KB Kepri, dimana pembukaan langsung dipimpin oleh Kadis P3AP2KB Provinsi Kepri, Ibu Misni, SKM, M.Si. dan juga dihadiri oleh Bapak Hendra Jamal, M.Si, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan KPPPA RI, dan Ibu Syahnez Alamudi S.Sos, MM, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak, KPPPA RI, juga Kepala OPD Provinsi Kepri, Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Puskesmas se Provinsi Kepulauan Riau, dinas kesehatan Kab/Kota/Provinsi, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang antusias. (Yuli Munir)