Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian serius di seluruh Daerah tak terkecuali di Kepulauan Riau. Tingginya persentase kekerasan menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat Kepri terhadap pentingnya menghormati hak asasi manusia. Ini merupakan ancaman serius dan perlu mendapat penanganan yang lebih baik dari pemerintah.

Beragamnya jenis kekerasan yang dapat menimpa perempuan dan anak, maka upaya untuk menanggulanginya pun menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, salah satunya dengan mendorong terbentuknya Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Kepri, yang mana merupakan amanat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tertuang sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 untuk sub urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yakni mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Upaya tersebut untuk memastikan korban mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan ini menjadi perhatian penting bagi DP3AP2KB Kepri maupun KemenPPPA RI. Untuk mewujudkannya, maka Kemen PPPA menyelenggarakan pembinaan terhadap 30 daerah yang sudah memiliki UPTD PPA. Kegiatan dengan tema Pembinaan dan Penguatan Peran Kelembagaan UPTD PPA Menuju Layanan yang Berkualitas diselenggarakan pada tanggal 13–14 September 2018 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kasus-kasus yang ditemui dilapangan perlu ditangani melalui beberapa proses secara simultan. Untuk itu diperlukan pengelolaannya yang profesional. Pengenalan mengenai manajamen kasus akan menjadi salah satu materi penting yang disampaikan kepada peserta. KemenPPPA memperkenalkan materi manajemen kasus kepada petugas UPTD PPA untuk dapat memproses kasus dengan baik, mulai dari proses awal dan identifikasi, proses asesmen yang mencakup asesmen awal dan lanjutan, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus dan evaluasi dan proses terminasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan skill petugas UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan yang optimal. 

KemenPPPA mendukung penuh Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya ini diharapkan dapat membuat layanan UPTD PPA menjadi terstandar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, seluruh UPTD PPA dapat menjalankan fungsi layanannya sesuai dengan yang diamanatkan di Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA yaitu menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. (Jerry)