Kepala DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau (Ibu Misni, SKM, MSi) menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Tahun 2018 pada 3-6 April 2018 di Jakarta. Rakortek ini sebagai tindaklanjut dari Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada 28 Februari-2 Maret 2018. Rakortek ini diselenggara dalam upaya membangun sinergi penguatan kelembagaan PUG Pusat dan Daerah Tahun 2018 dan Rencana Kegiatan Tahun 2019.

Pada kesempatan tersebut Provinsi Kepulauan Riau terpilih untuk memaparkan tentang Pemetaan Pelaksanaan PUG. Ada 7 Prasyarat PUG, antara lain : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Data Terpilah, Tool/Method, dan Jejaring.

Adapun Komitmen yang sudah dilakukan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Gubernur No 24A Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi Kepulauan Riau, Keputusan Gubernur No. 415 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Surat Edaran Gubernur Nomor 120/1255/SET tanggal 22 September 2017 Perihal Usulan Program Tahun 2018 yang Responsif Gender.

Di Provinsi Kepulauan Riau sudah ada Buku Statistik Gender dan Profil Gender, Simgender Perempuan dan Anak, Focal Point Gender terlatih sebanyak 460 orang, Fasilitator Gender sebanyak 21 orang. Selain itu juga sudah dilakukan penguatan dan pengembangan jejaring kerja dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.